Rabu, 16 Maret 2011

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-2 (Minggu ke-4)

Nama : Nurlita
NPM : 25210182
Kelas : 1EB18


DATA PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAHAN YANG BERJALAN DI BPS

          Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XIV, 7 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dapat kita lihat bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup meningkat di tahun 2010, jika dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan PDB tahun 2010 yang mencapai 6,1%. Berikut ini data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan yang sedang berjalan, yang saya peroleh berdasarkan data statistik BPS.
  •  Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010 meningkat sebesar 6,1% terhadap tahun 2009, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 13,5% dan terendah di sektor pertanian 2,9%. Sementara pertumbuhan PDB tanpa migas tahun 2010 mencapai 6,6%.
  • Besaran PDB Indonesia tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.422,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp2.310,7 triliun.
  • Secara triwulanan, PDB Indonesia Triwulan IV-2010 dibandingkan dengan Triwulan III-2010 (q-to-q) menurun sebesar 1,4%, tapi bila dibandingkan dengan Triwulan IV-2009 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,9%.
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen ekspor sebesar 14,9%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 8,5%, pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,6%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 0,3%. Sedangkan komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,3%.
  • Pada tahun 2010, PDB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 56,7%, konsumsi pemerintah 9,1%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,2%, dan ekspor 24,6%. Sedangkan untuk penyediaan dari impor sebesar 23,0%.
  • PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp27,0 juta (US$3.004,9), sementara tahun 2009 sebesar Rp23,9 juta (US$2.349,6).
  • 57,8% dari PDB Triwulan IV-2010 masih merupakan kontribusi Pulau Jawa, dengan urutan tiga provinsi terbesarnya adalah: DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan oleh luar Jawa.


I. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010
          Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6,1% dibanding tahun 2009. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai Rp2.310,7 triliun, sedangkan pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp2.177,7 triliun dan Rp2.082,5 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2010 naik sebesar Rp819,0 triliun, yaitu dari Rp5.603,9 triliun pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010.

          Selama tahun 2010, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,7%, sektor konstruksi 7,0%, sektor jasa-jasa 6,0%,
sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 5,7%, sektor listrik, gas dan air bersih 5,3%, sektor industri pengolahan 4,5%, sektor pertambangan dan penggalian 3,5%, dan sektor pertanian 2,9%. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2010 mencapai 6,6% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang besarnya 6,1%.

          Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,7% memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, yaitu sebesar 1,5%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2%.


II. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2010
          Kinerja perekonomian Indonesia pada Triwulan IV-2010 yang digambarkan oleh PDB atas dasar harga konstan 2000 menurun sebesar 1,4% dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q). Penurunan tersebut mengikuti pola triwulanan yang lalu yaitu mengalami kontraksi pada Triwulan IV setelah terjadi kenaikan pada Triwulan III. Pertumbuhan negatif pada Triwulan IV-2010 ini disebabkan karena sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 20,3% karena siklus musiman. Sedangkan sektor-sektor lainnya selama Triwulan IV-2010 mengalami pertumbuhan positif, yaitu: sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 3,7%, sektor jasa-jasa tumbuh 2,5%, sektor konstruksi tumbuh 2,5%, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 1,7%, sektor industri pengolahan tumbuh 1,4%, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan tumbuh 1,3%, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,7%, serta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 0,6%.

          Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada Triwulan IV-2010 bila dibandingkan dengan
Triwulan IV-2009 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,9%. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua sektor ekonomi yaitu: sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 15,5%, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 8,4%, sektor jasa-jasa tumbuh 7,5%, sektor konstruksi tumbuh 6,7%, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan tumbuh 6,3%, sektor industri pengolahan tumbuh 5,3%, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 4,3%, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 4,2%, serta sektor pertanian tumbuh 3,8%.


III. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008—2010
          Distribusi PDB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu : sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan sebesar 53,8% tahun 2010. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 24,8%, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan masing-masing sebesar 15,3% dan 13,7%. 

          Dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, pada tahun 2010 terjadi peningkatan peranan
pada beberapa sektor kecuali: sektor industri pengolahan turun dari 27,8 persen menjadi 24,8% dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan turun dari 7,5%menjadi 7,2%. Peranan sektor pertanian naik dari 14,5% menjadi 15,3%, sektor konstruksi naik dari 8,5% menjadi 10,3%, sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari 6,3% menjadi 6,5%, dan sektor jasa-jasa naik dari 9,7 menjadi 10,2%. Selanjutnya jika dilihat secara total, peranan PDB tanpa migas naik dari 89,5% pada tahun 2008 menjadi 91,7% pada tahun 2009 dan 92,2% pada tahun 2010.


IV. PDB Menurut Penggunaan
          PDB atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp6.422,9 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp3.642,0 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi : pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp581,9 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp2.065,2 triliun, perubahan inventori sebesar Rp21,4 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp1.580,8 triliun dan impor sebesar Rp1.475,8 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2009, PDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp5.603,9 triliun menjadi Rp6.422,9 triliun. Hal tersebut didukung oleh kenaikan pada seluruh komponen penggunaan.

          Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebesar 6,1%. Pertumbuhan ini
didukung oleh semua komponen, yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,6%, konsumsi
pemerintah sebesar 0,3%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,5%, dan perubahan inventori sebesar 463,1%, sedangkan komponen ekspor tumbuh sebesar 14,9% dan impor tumbuh sebesar 17,3%.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,1% sebagian besar bersumber dari komponen ekspor, yakni 6,4%. Kemudian komponen konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan sebesar 2,7%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,0%, dan perubahan inventori sebesar 0,4%.

          Pertumbuhan beberapa komponen penggunaan, q-to-q pada Triwulan IV-2010 dibandingkan dengan Triwulan III-2010 mengalami peningkatan, kecuali komponen perubahan inventori yang mengalami kontraksi sebesar 185,9%. Laju pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV-2010 terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 38,2%. Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing meningkat sebesar 0,3 %dan 1,3%. Komponen ekspor dan impor juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,8% dan 9,6%.

          PDB menurut penggunaan pada Triwulan IV-2010 terhadap Triwulan IV-2009 (y-on-y) juga mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen impor yang mencapai 16,9%, diikuti oleh komponen ekspor sebesar 16,1%. Peningkatan tersebut selanjutnya diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,7%, konsumsi pemerintah sebesar 7,3%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 4,4%. Sementara itu komponen perubahan inventori mengalami pertumbuhan -28,7%. Dilihat dari pola distribusi PDB penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia sekalipun mengalami penurunan dari 58,7% pada tahun 2009 menjadi sebesar 56,7% pada tahun 2010. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dari 9,6% pada tahun 2009 menjadi 9,1% pada tahun 2010. Sebaliknya, pada periode yang sama, komponen-komponen lain mengalami peningkatan. Komponen pembentukan modal tetap bruto meningkat dari 31,1% menjadi 32,2%, perubahan inventori meningkat dari minus 0,1% menjadi 0,3% , ekspor meningkat dari 24,2% menjadi 24,6%, dan impor meningkat dari 21,4% menjadi 23,0%.


V. PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita
          PDB/PNB per kapita merupakan PDB/PNB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2010, nilai PDB per kapita diperkirakan mencapai Rp27,0 juta (US$3.004,9) dengan laju peningkatan sebesar 13,0% dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2009 yang sebesar Rp23,9 juta (US$2.349,6). Sementara itu PNB per kapita juga meningkat dari Rp23,1 juta (US$2.267,3) pada tahun 2009 menjadi Rp26,3 juta (US$2.920,1) pada tahun 2010 atau terjadi peningkatan sebesar 13,9%.


VI. Profil Spasial Ekonomi Indonesia Menurut Kelompok Provinsi Triwulan IV-2010
          Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan IV-2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,8%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,2%, Pulau Kalimantan 9,1%, Pulau Sulawesi 4,7% dan sisanya 5,2% di provinsi-provinsi lainnya.

          Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, tiga provinsi penyumbang terbesar di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta (16,5%), Jawa Timur (14,8%), dan Jawa Barat (14,3%). Kemudian di Pulau Sumatera urutannya adalah Riau (6,6%), Sumatera Utara (5,3%), dan Sumatera Selatan (2,9%).

          Apabila pengelompokan kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam: sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan), sektor sekunder (sektor industri, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor konstruksi), dan sektor tersier (sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa), secara spasial sektor primer lebih didominasi oleh wilayah luar Jawa (74,2%). Sedangkan sektor sekunder dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar yaitu masing-masing sebesar 67,3% dan 67,1%.


Sumber :
http://pdfsearchpro.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pdf.html


Rabu, 02 Maret 2011

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-1 (Minggu ke-2&3)

Nama : Nurlita
NPM : 25210182
Kelas : 1EB18


PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU

          Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono cukup mengalami kenaikan, dibandingkan pada masa-masa pemerintahan sebelumya. Hal ini dikarenakan pada saat negara-negara lain mengalami "musim dingin ekonomi", Indonesia sepertinya bisa mengatasi badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan melemahnya mata uang rupiah menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak bisa menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia. Begitu pula banyaknya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan SBY telah membuat perekonomian Indonesia yang seharusnya telah meningkat, justru menjadi menurun. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus turun tangan untuk membantu masyarakat yang telah tertimpa bencana. Selain itu, meningkatnya tingkat korupsi di Indonesia, juga membuat kondisi perekonomian Indonesia saat ini kurang meningkat.

          Masa pemerintahan Indonesia Bersatu dibagi menjadi 2 periode, yaitu :
1. Pada masa pemerintahan SBY- JK (periode 2004-2009)
          Mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres, periode 2004 - 2009) langsung oleh rakyat, yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI dan Jusuf Kala sebagai wakil Presiden RI. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah 2 tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi migas ditarik oleh pemerintah mulai dari bensin, solar, kemudian minyak tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia.

          Secara politis, kondisi Indonesia memasuki periode Orde Reformasi semakin membaik. Demokrasi bisa berjalan baik, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dengan bebas tanpa tekanan dari siapapun serta dijamin keamanannya di masa ini. Partai politik tumbuh subur, tercatat sebanyak 42 partai politik peserta pemilu tahun 2004, yang kemudian bertambah lagi dari tahun ke tahun. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan pendapatnya baik melalui media massa maupun aksi – aksi demonstrasi dengan dibingkai aturan hukum yang berlaku. Semua itu tidak didapat di rezim Orde Baru.

          Kelebihan pemerintahan Yudhoyono sepanjang 5 tahun berkuasa adalah kemampuannya membalikkan kondisi dari penurunan apresiasi publik menjadi peningkatan yang terjadi secara drastis hanya satu tahun terakhir masa kekuasaannya. Bidang perekonomian memang menjadi batu ujian bagi kinerja pemerintahan. Data makro, seperti pertumbuhan ekonomi, apabila di periode 3 bulan terakhir pada tahun 2004 sempat tercatat 6,4 persen, pada bulan-bulan berikutnya melorot ke angka 4,6%. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun pertama pemerintahan tercatat 36,1 juta jiwa atau 16,6 %, sempat meningkat menjadi 17,8 % pada tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2009 hanya mampu mencapai poin 4,2 %.

          Sementara itu, Badan Pusat Statistik (Maret 2009) mencatat, angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 9,26 juta jiwa atau 8,14 %dari total penduduk usia kerja. Pemberantasan korupsi adalah agenda yang mendapat sorotan paling tinggi. Semangat memberantas korupsi di awal pemerintahan langsung diartikulasikan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Disusul kemudian dengan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, 2 Mei 2005.


2. Pada masa pemerintahan SBY- Budiono (periode 2010-2014)
          Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik. Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global, Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional. Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009. Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB. Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata dunia.

          Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010 menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33%. Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3%.

          Untuk menatap 2011 dengan optimismis, setidaknya ada dua perkerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
• Perbaikan Infrastruktur
Perbaikan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur Indonesia adalah dengan menggunakan skema PPP (Public Private Partnership) dalam pembiayaan infrastruktur. Mekanisme PPP atau di Indonesia disebut KPS (kerjasama pemerintah swasta) adalah mekanisme kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan proyek infrastruktur.
• Kualitas pertumbuhan ekonomi
Menjadi suatu pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya caranya adalah dengan memperkuat kembali industri nasional, terutama di sektor manufaktur dan agroindustri. Reindustrialisasi ini bisa dilakukan dengan menyokong pertumbuhan industri nasional melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan pemberian bantuan modal bagi industri yang membutuhkan.


Senin, 10 Januari 2011

CIPTAKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK DENGAN BERWIRAUSAHA !

CIPTAKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK DENGAN BERWIRAUSAHA !

          Ketika dunia kerja sudah tidak mampu menyerap calon tenaga kerja, kebanyakan orang akan mencoba dunia wirausaha. Karena dunia wirausaha adalah celah untuk mengatasi masalah pengangguran. Kebanyakan orang yang terjun ke dunia wirausaha adalah karena tidak dapat kerja di perusahaan, ada pula karena di-PHK atau pensiun, tetapi hanya sedikit saja orang yang memang berencana untuk berwirausaha.
          Seorang wirausaha harus memiliki mental & moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan & menciptakan kesempatan kerja. Keahlian & ketekunan, serta motivasi yang besar untuk mendorong keberhasilan dalam usahanya memang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan yang ingin berhasil. Selain itu, wirausahawan yang demikian biasanya memikirkan usahanya untuk jangka panjang, meskipun harus mengambil resiko. Karena untuk memperoleh keberhasilan, dibutuhkan perjuangan serta pengorbanan. Sama halnya dengan wirausahawan yang ingin mencapai keberhasilan dalam usahanya, haruslah berani mengambil resiko. Hal lain yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah rasa percaya diri, emosi yang terkontrol dengan baik, kepuasan pribadi, serta tingkat energi yang tinggi.
          Menjadi seorang wirausahawan itu harus bisa mensejahterakan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri saja. Kalau pegawai, meskipun gaji besar, yang merasakan hanya kita sendiri & keluarga kita saja yang merasakannya. Lain halnya dengan bidang wirausaha, semakin besar usaha yang kita kelola, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang kita perlukan, sehingga usaha yang kita kelola dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
          Selain itu kalau kita berwirausaha, kita dapat mengatur sendiri pekerjaan yang kita jalankan juga dapat mengelola waktu yang ada dengan baik. Selain itu kita juga dapat bersosialisasi dengan banyak orang. Karena dalam menjalankan usaha juga diperlukan komunikasi yang baik antara produsen dengan konsumennya. Hal ini dapat menjadi satu dorongan bagi kita semua, untuk memilih bidang wirausaha sedini mungkin, demi terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera.


Kamis, 06 Januari 2011

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN USAHA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN USAHA

          Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai, sekalipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara benar & sempurna adalah sebagai berikut, yaitu :
1. Data & informasi tidak lengkap
Pada saat melakukan penelitian data informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaiannya tidak ada. Kemudian, dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Karena itu, sebelum melakukan studi sebaiknya kumpulkan data & informasi selengkap mungkin, melalui berbagai sumber yang ada yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.
2. Tidak teliti
Kegagalan dapat pula disebabkan oleh orang yang melakukan studi kurang teliti dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini tim studi kelayakan bisnis perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian.
3. Salah perhitungan
Kesalahan dapat pula diakibatkan oleh orang yang melakukan studi salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam hal ini juga perlu disikapi untuk menyediakan tenaga ahli yang andal di bidangnya.
4. Pelaksanaan pekerjaaan salah
Para pelaksana bisnis sangat memegang peranana penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal sangat besar.
5. Kondisi lingkungan
Kegagalan lainnya adalah adanya unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat dikendalikan. Artinya, pada saat melakukan penelitian & pengukuran semuanya sudah selesai dengan tepat & benar, namun dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan pada akhirnya berimbas kepada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, & perubahan perilaku masyarakat, atau karena bencana alam.
6. Unsur sengaja
Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya faktor kesengajaan untuk berbuat kesalahan. Artinya, peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Atau para pelaksanaan di lapangan juga melakukan perbuatan yang tercela, sehingga menyebabkan gagalnya suatu proyek atau usaha.

          Oleh karena itu, sebelum melakukan studi kelayakan bisnis, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Kelengkapan & keakuratan data & informasi yang diperoleh.
2. Tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis benar-benar tangguh.
3. Penentuan metode & alat ukur yang tepat.
4. Loyalitas tim studi kelayakan bisnis.

          Apabila kita telah melakukan studi secar benar, paling tidak setiap resiko dapat diminimalkan & tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Akhirnya usaha yang dijalankan dapat memberikan berbagai keuntungan atau manfaat, baik untuk perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat luas. 



KELEBIHAN & KEKURANGAN USAHA MODAL BERSAMA (PARTNERSHIP)

KELEBIHAN & KEKURANGAN USAHA MODAL BERSAMA (PARTNERSHIP)

          Bentuk usaha modal bersama atau yang dalam istilah bisnis disebut partnership, dikelola oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam partnership, pelaku usaha tidak lagi terlibat seorang diri dalam menjalankan perusahaannya, ada orang lain yang membantu dalam mengelola dan mengoperasikan perusahaan. Untuk menghindari perselisihan, pengelola usaha modal bersama (partnership) haruslah diikat dalam perjanjian formal.

          Usaha modal bersama (partnership) memiliki kelebihan & kekurangan. Adapun kelebihan bentuk usaha ini adalah sebagai berikut :
1. Pendirian usaha bersama lebih mudah.
Untuk mendirikan usaha bersama, diperlukan partner yang sependapat dalam mewujudkan bentuk usaha yang disetujui bersama & kemudian dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang akan dijadikan sebagai dasar pembagian hak & kewajiban masing-masing.
2. Modal yang dimiliki lebih terjamin ketersediaannya.
Karena usaha ini, merupakan usaha bersama yang dijalankan & dioperasikan secara bersama-sama, maka usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan modal.
3. Kecakapan & keahlian yang lebih beranekaragam.
Usaha ini, pada umumnya melibatkan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga dapat memperlengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini sangat membantu untuk mencapai keberhasilan usaha bersama ini.

          Sedangkan kelemahan usaha bersama yaitu sebagai berikut :
1. Jumlah pembagian laba yang tidak sama.
Pembagian laba tidaklah sama antar partner, karena kontribusi yang diberikan setiap partner umumnya berbeda. Jika setiap partner memberikan kontribusi modal berupa waktu, kecakapan, keahlian, maupun finansial dalam kapasitas yang sama, munkin formula pembagian keuntungan akan lebih mudah. Tetapi apabila kontribusi yang diberikan bervariasi, maka pembagian keuntungan akan menjadi lebih sulit.
2. Keterbatasan kewajiban.
Setiap usaha bersama mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang perusahaan. Sebenarnya partner yang manapun dapat melaksanakan kewajiban seorang diri atas utang semua partner & keputusan hukum.
3. Lebih mudah menimbulkan konflik antar partner.
Setiap partner memiliki wewenang dalam usaha bersama. Dengan demikian, seorang partner dapat melakukan suatu tindakan dalam perusahaan, misalnya menandatangani kontrak yang mengikat semua partner yang terlibat di dalam pengoperasian perusahaan. Pertanggungjawaban bersama ini dapat menjadi kendala hubungan di antara para partner yang apabila tidak diatasi sesegera mungkin dapa menyebabkan berakhirnya kerjasama. 



KELEBIHAN & KEKURANGAN USAHA MANDIRI

KELEBIHAN & KEKURANGAN USAHA MANDIRI

          Usaha mandiri pada umumnya berupa rumah makan, toko pengecer, toko kelontong, toko obat, toko roti, dan sebagainya. Usaha mandiri adalah bentuk usaha yang paling banyak didirikan, karena prosedur dalam mendirikan usaha ini, sangatlah sederhana.

          Berikut ini adalah kelebihan usaha mandiri dibandingkan dengan bentuk usaha lain.
1. Biaya yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha mandiri relatif lebih murah.
Usaha mandiri adalah bentuk usaha yang paling mudah didirikan, karena prosedur dalam mendirikan usaha ini sangatlah sederhana, sehingga tidak memerlukan banyak biaya dalam mendirikan usaha ini.
2. Semua keuntungan usaha menjadi milik sendiri.
Umumnya, pemilik usaha kecil mengoperasikan sendiri usaha yang didirikannya, sehingga semua keuntungan yang didapat dari usaha mandirinya menjadi miliknya sendiri. Hal inilah yang mendorong pemilik usaha kecil untuk mengembangkan usahanya hingga memperoleh keuntungan yang lebih banyak.
3. Pengawasan usaha dilakukan sendiri secara langsung.
Dengan pengawasan langsung yang dilakukan sendiri, pemilik usaha mandiri menjadi pengelola sekaligus pemimpin perusahaannya. Selain itu, rahasia perusahaan tidak akan bocor ke pihak lain, juga penyesuaian terhadap perubahan kondisi perusahaan dapat dengan mudah dilakukan.

          Selain memiliki kelebihan, usaha mandiri juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban terhadap kegagalan usaha ditanggung sendiri.
Pemilik usaha mandiri bertanggungjawab atas semua utang perusahaannya. Dalam hal kegagalan usaha yang dialami perusahaan, pemilik harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Dan dengan terpaksa harus menjual kekayaan pribadinya untuk membayar utang perusahaannya.
2. Kesulitan mengembangkan modal.
Pemilik usaha mandiri pada umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan modal perusahaannya. Hal tersebut karena aset perusahaan tidak terlindungi dari tuntutan kreditor perorangan. Untuk membiayai modal perusahaan, seringkali pemilik usaha mandiri menggunakan kekayaan pribadi.
3. Keterbatasan dalam mengembangkan kemajuan perusahaan.
Keberhasilan yang dicapai dalam bentuk usaha mandiri ditentukan oleh bakat pemilik perusahaannya. Pada umunya, tidak semua pemilik usaha mandiri memiliki keahlian yang sama dalam semua bidang yang diperlukan untuk mengembangkan kemajuan perusahaan.
4. Kehidupan perusahaan tidak stabil.
Pemilik atau pelaku usaha mandiri seringkali merasa bosan dalam menjalankan usahanya, terlibat dalam masalah keuangan yang rumit, atau terkadang ingin mengubah bidang usahanya dengan bidang usaha yang baru. Jika pemilik usaha mandiri tersebut larut dalam masalah tersebut, maka kehidupan perusahaannya akan terancam bangkrut. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan perusahaan tergantung pada kemampuan yang dimiliki pemiliknya dalam mengoperasikan usaha mandirinya. 



ENTITAS BISNIS

ENTITAS BISNIS

          Entitas bisnis/perusahaan adalah organisasi legal yang didirikan untuk menyediakan barang atau jasa untuk konsumennya. Bisnis dalam ekonomi kapitalis, memberikan kepada individu untuk memperoeh laba (berupa keuntungan finansial) yang dapat menyehatkan dirinya & mengembangkan usahanya. Sementara, dalam ekonomi sosialis, bisnis yang dilakukannya bersifat kepemilikan bersama (publik). Dari kedua sistem ekonomi tersebut, ada kesamaan arti dalam usaha (bisnis), yaitu menjalankan usaha dalam dunia komersial.

          Entitas bisnis mempunyai wujud atau bentuk yang dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatannya. Ada berbagai bentuk entitas bisnis, yaitu sebagai berikut :
1. Sole proprietorship, yaitu usaha yang dimiliki oleh orang pribadi (perseorangan), dimana orang tersebut menjalankan usahanya sendirian, namun dapat mempekerjakan orang lain. Kepemilikan & kewajiban merupakan tanggung jawab sendirian.
2. Partnership, yaitu usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lrbih untuk menjalankan usaha dengan tujuan & atas nama bersama. Bentuk usaha ini, ada tiga macam , yaitu :
- general partnerships (keanggotaan secara bebas)
- limited partnerships (keanggotaan tanggung jawab penuh & terbatas)
- limited liability partnertships (keanggotaan dengan kewajiban terbatas)
3. Corporation, yaitu usaha untuk mencari keuntungan komersial dengan kewajiban terbatas, artinya kewajiban individual terpisah dengan kewajiban sebagai pemilik (shareholders) korporat. Kepemilikan usaha korporasi dipegang oleh dua orang atau lebih melalui kepemilikann saham.
4. Cooperative, yaitu usaha bersama melalui keanggotaan & bukan dinyatakan sebagai pemegang saham. Usaha ini dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, baik secara ideologi maupun kepentingan demokrasi ekonomi.