Selasa, 13 Desember 2011

Tugas 2 : SISA HASIL USAHA (SHU) & PRINSIP-PRINSIP KOPERASI


Nama : Nurlita 
NPM  : 25210182 
Kelas : 2EB17

Tugas 2
SISA HASIL USAHA (SHU) & PRINSIP-PRINSIP KOPERASI 

          Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) dan prinsip-prinsip koperasi, yang saya ambil melalui berbagai referensi baik melalui buku maupun melalui internet. Berikut pembahasannya. 

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
A. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) 
         Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TU]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku.

          Sedangkan dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut.
1.) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2.) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai keputusan Rapat Anggota.
3.) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

          Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal.

          Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap angota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. 

B. Informasi Dasar 
          Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut :
1.) SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
2.) Bagian (persentase) SHU anggota
3.) Total simpanan seluruh anggota
4.) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5.) Jumlah simpanan per anggota
6.) Omzet atau volume usaha per anggota
7.) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8.) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota 

C. Rumus Pembagian SHU 
          Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding denagn besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 ; UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

          Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu : 
1.) SHU atas jasa modal 
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 
2.) SHU atas jasa usaha 
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU Koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut : 
- Cadangan koperasi
- Jasa anggota 
- Dana pengurus 
- Dana karyawan 
- Dana pendidikan 
- Dana sosial 
- Dana untuk pembangunan lingkungan

            Tentunya tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-nya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

            Untuk mempermudah pemahaman rumus pembagian SHU koperasi, berikut ini disajikan salah satu kasus pembagian SHU di salah satu koperasi (selanjutnya disebut Koperasi A).

Contoh Kasus Pembagian SHU 
             Menurut AD/ART Koperasi A, SHU dibagi sebagai berikut :
Cadangan                    : 40%
Jasa anggota                : 40%
Dana pengurus             : 5%
Dana karyawan            : 5%
Dana pendidikan          : 5%
Dana sosial                  : 5%
             SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :

Dimana : 
SHUA : Sisa Hasil Usaha Anggota 
JUA   : Jasa Usaha Anggota 
JMA  : Jasa Modal Anggota

           Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :


Dimana : 
SHUPa  : Sisa Hasil Usaha per Anggota 
JUA     : Jasa Usaha Anggota 
JMA    : Jasa Modal Anggota 
VA        : Volume usaha anggota (total transaksi anggota) 
UK       : Volume usaha total koperasi (total transaksi koperasi) 
Sa         : Jumlah simpanan anggota 
TMS    : Modal sendiri total (simpanan anggota total)

          Bila SHU bagian anggota menurut AD/ART Koperasi A adalah 40% dari total SHU, rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan usaha, dengan pembagian Jasa Usaha Anggota sebesar 70%, dan Jasa Modal Anggota sebesar 30%, maka ada 2 cara menghitung persentase JUA dan JMA, yaitu : 

Pertama, langsung dihitung dari total SHU Koperasi, sehingga :
JUA = 70% × 40% total SHU Koperasi setelah pajak
        = 28% dari total SHU Koperasi
JMA = 30% × 40% total SHU Koperasi setelah pajak
         = 12% dari total SHU Koperasi 

Kedua, SHU bagian anggota (40%) dijadikan menjadi 100%, sehingga dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka absolut, kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang ditetapkan. 

D. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi 
          Telah diuraikan pada teori koperasi bahwa anggota berfungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer). Sebagai pemilik, seorang enggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Seiring dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

          Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut. 
1.) SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota.
2.) SHU anggota adalah jasa dari modal da transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3.) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
4.) SHU anggota dibayar secara tunai. 

E. Pembagian SHU per Anggota 
        Untuk memperjelas pemahaman tentang penerapan rumus SHU per anggota dan prinsip-prinsip pembagian SHU seperti diuraikan di atas, di bawah ini disajikan data Koperasi A, yang datanya sudah diperbaharui dan disederhanakan.
a. Perhitungan SHU (Laba/Rugi) Koperasi A Tahun Buku 1998 (Rp 000)


b. Sumber SHU


Catatan : 
Data ini dapat diperoleh bila koperasi melakukan pembukuan transaksi anggota dan non anggota. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka mustahil koperasi dapat melakukan pembagian SHU yang transparan, demokratis, dan adil. Dan itu semua adalah biaya, yang kelihatannya kurang efisien tetapi harus dilakukan oleh koperasi sebagai badan usaha yang dibatasi dengan prinsip-prinsip koperasi.

c. Pembagian SHU menurut Pasal 15, AD/ART Koperasi A

d. Jumlah Anggota, Simpanan dan Volume Usaha Koperasi 

e. Kompilasi Data Simpanan, Transaksi Usaha, dan SHU Per Anggota (dalam ribuan) 

         Dengan menggunakan rumus perhitungan SHU di atas diperoleh SHU per anggota berdasarkan kontribusinya terhadap modal dan transaksi usaha. Seperti diketahui rumus SHU per anggota adalah : 










Contoh : 
SHU Usaha Adi          = 5.500/2.340.062 (56.000) = Rp 131,62
SHU Modal Anggota = Sa/TMS (JMA)
SHU Modal Adi         = 800/345.420 (24.000) = Rp 55,58
Dengan demikian, jumlah SHU yang diterima Adi adalah :
Rp 131.620 + Rp 55.580 = Rp 187.200


CONTOH KASUS SISA HASIL USAHA : 
1.) Koperasi "Maju Jaya" yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp100.000.000,- menyajikan perhitungan laba rugi singkat pada 31 Desember 2001 sebagai berikut (hanya untuk anggota) :
Penjualan Rp 460.000.000,-
Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-
Laba Kotor Rp 60.000.000,-
Biaya Usaha Rp 20.000.000,-
Laba Bersih Rp 40.000.000,-

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut :
Cadangan Koperasi 40%
Jasa Anggota 25%
Jasa Modal 20%
Jasa Lain-lain 15%

Buatlah:
a. Perhitungan pembagian SHU
b. Jurnal pembagian SHU
c. Perhitungan persentase jasa modal
d. Perhitungan persentase jasa anggota
e. Hitung berapa yang diterima Tuan Yohan (seorang anggota koperasi) jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Maju Jaya senilai Rp 920.000,- 

Jawaban : 
a. Perhitungan pembagian SHU
Keterangan SHU Rp 40.000.000,-
Cadangan Koperasi 40% Rp 16.000.000,-
Jasa Anggota 25% Rp 10.000.000,-
Jasa Modal 20% Rp 8.000.000,-
Jasa Lain-lain 15% Rp 6.000.000,-
Total 100% Rp 40.000.000,-

b. Jurnal
SHU Rp 40.000.000,-
Cadangan Koperasi Rp 16.000.000,-
Jasa Anggota Rp 10.000.000,-
Jasa Modal Rp 8.000.000,-
Jasa Lain-lain Rp 6.000.000,-

c.Persentase jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100%
= (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x 100%
= 8%
Keterangan : 
- Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib
- Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

d. Persentase jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x100%
= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x 100%
= 2,17%
Keterangan : 
- Perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi
- Untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman

e. Yang diterima Tuan Yohan:
- Jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x Modal Tuan Yohan
= (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x Rpo 500.000,-
= Rp 40.000,-

- Jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x Pembelian Tuan Yohan
= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x Rp 920.000,-
= Rp 20.000,-

Jadi yang diterima Tuan Yohan adalah Rp 40.000,- + Rp 20.000,- = Rp 60.000,- 
Keterangan : 
Untuk koperasi simpan pinjam, pembelian Tuan Yohan diganti pinjaman Tuan Yohan pada koperasi.

2.) Mengapa koperasi tidak menggunakan istilah laba seperti yang digunakan oleh badan usaha milik swasta (BUMS) ataupun badan usaha milik negara (BUMN) ? 
Jawaban : 
       Karena tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, seperti yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 3. Dan memang tujuan didirikannya koperasi sangatlah berbeda dengan badan usaha lain seperti BUMS dan BUMN yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan (laba) yang sebesar-besarnya.

3.) Apa pendapat Saudara, bila SHU yang diperoleh satu tahun buku yang bersumber dari bukan anggota, lebih besar daripada yang bersumber dari transaksi dengan anggota ? 
Jawaban :
         Menurut saya, dalam kasus ini rapat anggota dapat menetapkan pembagian SHU secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari yang bukan anggota. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembagian SHU yang seperti ini adalah memilah yang bersumber dari hasil transaksi usaha denga anggota dan yang bersumber dari yang bukan anggota.


2. Prinsip-Prinsip Koperasi 
     Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedomn kerja koperasi. Lebih jauhnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi.
         Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau cirri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli tentang prinsip-prinsip koperasi. Berikut ini disajikan 7 prinsip koperasi yang paling sering dikutip.

1. Prinsip Koperasi Menurut Munker 
Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut. 
1. Keanggotaan bersifat sukarela (voluntarily membership) 
2. Keanggotaan terbuka (open membership)
3. Pengembangan anggota (member promotion) 
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan (identity of co-owners and customers) 
5. Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis (democratic management and control) 
6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang (personal cooperation) 
7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi (indivisible social capital) 
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (economic efficiency of the cooperative enterprise) 
9. Perkumpulan dengan sukarela (voluntarily association) 
10.Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (autonomy in goal setting and decision making) 
11.Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi (fair and just distribution of economic result) 
12.Pendidikan anggota (member education) 

2. Prinsip Koperasi Menurut Rochdale 
Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut. 
1. Pengawasan secara demokratis (democratic control) 
2. Keanggotaan yang terbuka (open membership) 
3. Bunga atas modal dibatasi (a fixed or limited interest on capital) 
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya (the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases) 
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basis) 
6. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan (selling only pure and unadulterated goods) 
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota sesuai prinsip-prinsip koperasi (providing the education of the members in cooperative principles) 
8. Netral terhadap politik dan agama (political and religious neutrality) 

3. Prinsip Koperasi Menurut Raiffeisen 
Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan “bank rakyat”. Berikut prinsip koperasi yang dikemukakan oleh F.W. Raiffeisen. 
1. Swadaya 
2. Daerah kerja terbatas 
3. SHU untuk cadangan 
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas 
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan 
6. Usaha hanya kepada anggota 
7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang 

4. Prinsip Koperasi Menurut Herman Schulze 
 Di kota lain di Jerman, Delitzsch, seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800-1883) berusaha memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil. Upaya yang dilakukan oleh Schulze adalah mengembangkan gagasan koperasi bagi pengusaha kecil.

Jadi  pada saat yang hampir bersamaan, di Jerman ada 2 konsep koperasi yang dikembangkan, yaitu koperasi menurut prinsip-prinsip Raiffeisen di daerah pedesaan dan koperasi menurut prinsip-prinsip Herman Schulze yang dikembangkan di daerah pinggiran kota (urban).  Prinsip koperasi menurut Herman Schulze adalah sebagai berikut. 
1. Swadaya 
2. Daerah kerja tak terbatas 
3. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota 
4. Tanggung jawab anggota terbatas 
5. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan 
6. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota 

5. Prinsip Koperasi Menurut ICA (International Cooperative Alliance) 
ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. 
1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (open and voluntarily membership) 
2.   Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic control-one member one vote) 
3.   Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada 
4.   SHU dibagi 3 :
      -          Sebagian untuk cadangan
      -          Sebagian untuk masyarakat
      -          Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing 
5.   Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus (promotion of education) 
6.   Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (intercooperative network) 

6. Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 1967 
Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut. 
1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia 
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi 
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal 
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka 
7. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. 

7. Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 Tahun 1992 
Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut. 
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal 
5. Kemandirian 
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi


CONTOH KASUS PRINSIP-PRINSIP KOPERASI : 
1.) Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan mengglobal, koperasi sebagai badan usaha (business entity) selain harus tunduk pada prinsip-prinsip koperasi, juga harus tunduk pada kaidah-kaidah bisnis yang berlaku di pasar global yang diakses. Coba pelajari prinsip-prinsip koperasi Indonesia seperti termaktub dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip manakah yang dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat koperasi dalam memasuki pasar global ? 
Jawaban : 
        Menurut saya, prinsip-prinsip koperasi yang dapat menjadi faktor pendorong koperasi dalam memasuki pasar global adalah terlaksananya prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 5 ayat (1) dan (2), yang bunyinya sebagai berikut : 
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian. 
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. pendidikan perkoperasian;
b. kerja sama antarkoperasi

         Dan yang menjadi faktor penghambat koperasi dalam memasuki pasar global adalah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip koperasi yang telah disepakati bersama dalam memasuki pasar global.


2.) Coba jelaskan apa yang akan terjadi, apabila prinsip-prinsip koperasi Indonesia di pedesaan (rural) dan di perkotaan/pinggiran kota (urban) dibedakan seperti yang pernah terjadi di Jerman pada masa Herman Schulze dan Raiffeisen ! 
Jawaban : 
          Tentunya akan terjadi kecemburuan sosial utamanya antara anggota koperasi di pedesaan dengan anggota koperasi di perkotaan/pinggiran kota. Karena prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan berbeda antara pedesaan dengan perkotaan/pinggiran kota. Dapat kita lihat bersama, bahwa akan ada banyak perbedaan yang timbul akibat hal ini, di antaranya yaitu :
a. Prinsip daerah kerja yang terbatas yang diterapkan Raiffeisen di daerah pedesaan dan daerah kerja yang tidak terbatas yang diterapkan Herman Schulze di daerah perkotaan/pinggiran kota, akan membuat ruang gerak (daerah operasi) koperasi di daerah pedesaan terbatas. Jauh berbeda dengan koperasi di perkotaan yang derah kerjanya yang tidak terbatas.
b. SHU yang diperoleh koperasi di perkotaan yang diterapkan oleh Herman Schulze, sebagian  digunakan untuk cadangan dan sebagian lagi dibagi kepada anggotanya. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa akan ada kecemburuan sosial yang akan timbul, utamanya di antara anggota koperasi di pedesaan. Karena prinsip yang diterapkan Raiffeisen di daerah pedesaan adalah SHU yang diperoleh koperasi digunakan seluruhnya untuk cadangan.
c. Prinsip tanggung jawab anggota di perkotaan yang diterapkan oleh Herman Schulze, menyatakan bahwa apabila koperasi menderita kerugian, maka kerugian bukan menjadi tanggungan anggota. Karena tanggung jawab anggota hanya terbatas. Sementara prinsip tanggung jawab anggota di pedesaan yang diterapkan oleh Raiffeisen tidak terbatas. Artinya apabila koperasi menderita kerugian, maka kerugian menjadi tanggungan anggota.

          Ketiga point di atas merupakan beberapa gambaran mengenai perbedaan prinsip yang diterapkan di pedesaan dan di perkotaan. Dan hal ini akan membuat perbedaan-perbedaan yang memang cukup besar dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap jalannya sistem yang akan dijalankan nantinya. Karena suatu sistem yang digunakan haruslah memiliki prinsip-prinsip yang sesuai satu dengan yang lain. Begitu juga halnya dengan prinsip yang diterapkan di pedesaan maupun di perkotaan, hendaknya memiliki prinsip-prinsip yang sesuai, agar tercipta kemerataan bagi kesejahteraan bersama.


3.) Uraikan pendapat Saudara apabila Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dibagi berdasarkan jumlah simpanan anggota, dan bukan berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota ! 
Jawaban : 
        Menurut saya, sudah sangat jelas hal tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan Koperasi yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat (2). Dan dilihat dari sisi manapun, tentunya hal ini sangatlah tidak adil. Karena keuntungan yang diperoleh koperasi adalah berkat jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam mengelola koperasi sebaik mungkin. Jadi, sudah seharusnya sisa hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi. Dan hal inilah yang membedakan koperasi dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan  besarnya modal yang diinvestasikan. 


Referensi : 
Drs. Arifin Sitio, M.Sc & Ir. Halomoan Tamba, MBA. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Erlangga : Jakarta
Prof. Dr. Tiktik Sartika Partomo, M.S. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia : Jakarta
http://accountinglesson.net/viewlesson/6/Perhitungan_Pembagian_SHU/

Senin, 31 Oktober 2011

Tugas 1 : PENGERTIAN EKONOMI KOPERASI

Nama : Nurlita 
NPM  : 25210182 
Kelas : 2EB17

Tugas 1 
PENGERTIAN EKONOMI KOPERASI 

Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian koperasi menurut pendapat saya dan beberapa ahli ekonomi yang mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian koperasi, yang saya ambil melalui berbagai referensi baik melalui buku maupun melalui internet. Berikut pembahasannya. 

A. Menurut Saya 
Koperasi adalah suatu bentuk usaha yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi para anggotanya, tetapi modal yang dimilikinya berasal dari para anggota yang ketentuannya telah disepakati bersama. 

B. Menurut ILO (International Labour Organization) 
Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking. 
 Dari definisi tersebut, kita dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan oleh beberapa orang yang merupakan anggotanya, berdasarkan prinsip demokratis untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan bersama. 

C. Menurut Chaniago 
Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

D. Menurut Dooren 
P.J.V Dooren mendefinisikan koperasi sebagai berikut. 
There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. 
Dari definisi yang dikemukakan oleh Dooren, dapat kita simpulkan bahwa koperasi bukan hanya kumpulan orang-orang saja, tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (corporate). 

E. Menurut Moh. Hatta 
Moh. Hatta mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’. 

F. Menurut Munker 
Munker mendefinisikan bahwa koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan ‘urus niaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang terkandung dalam prinsip gotong royong. 

G. Menurut Richard Philips 
Richard Philips dalam desertasinya yang berjudul “Economic Nature of Cooperative Association” memberikan kesimpulannya bahwa koperasi merupakan suatu organisasi usaha yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan yang bermodalkan dari anggota-anggotanya dan membagi keuntungan yang didapat bagi para anggotanya berdasarkan kesepakatan bersama. 

H. Menurut Valenti dan Mariani 
Valenti dan Mariani berpendapat mengenai pengertian koperasi yaitu salah satu dari beberapa pengawas untuk menghindari adanya kepincangan-kepincangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. 

I. Menurut Licfman 
Koperasi adalah usahan untuk pendirian organisasi untuk melengkapi kebutuhan bersama yang digunakan oleh produsen atau konsumen anggota. 

J. Menurut Dr. J.D Black 
Koperasi adalah suatu gabungan horizontal dari unit yang terkoordinasi yang dapat melayani banyak tujuan dari unit-unit tersebut, jika dilihat dari struktur ekonominya. 

K. Menurut Emelianoff 
Emelianoff dalam Economic Theory of Cooperation berpendapat bahwa koperasi adalah integrasi atau gabungan horizontal dari unit ekonomi yang dijalankan oleh anggota-anggotanya untuk memimpin usahanya bersama-sama. 

L. Menurut Calvert 
Calvert mendefinisikan koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. 

M. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 
Definisi koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 yaitu : 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

N. Menurut UU No. 12 Tahun 1967 
Koperasi adalah organisasi sosial yang beranggotakan orang – orang, badan – badan hukum koperasi dimana bertujuan dalam ekonomi yang berazaskan kekeluargaan. 

O. Menurut Wikipedia  
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang demi kepentingan bersama yang kegiatannya berlandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

Demikianlah beberapa pendapat dari beberapa para ahli mengenai pengertian koperasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pembahasan ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih kompleks mengenai pengertian koperasi. 


Referensi : 
Drs. Arifin Sitio, M.Sc & Ir. Halomoan Tamba, MBA. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Erlangga : Jakarta
Prof. Dr. Tiktik Sartika Partomo, M.S. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia : Jakarta
Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak. MBA. 1995. Akuntansi untuk Koperasi. PT Rineka Cipta : Jakarta
Drs. Harsoyono Subyakto. 1988. Materi Pokok Ekonomi Koperasi II. Karunika Jakarta Universitas Terbuka : Jakarta

Rabu, 18 Mei 2011

Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-10

PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL

          Untuk mengembangkan sektor riil, pemerintah sebaiknya membuat formulasi kebijakan yang bersifat operasional untuk merevitalisasikan sektor riil berbasis ekonomi kerakyatan. Kebijakan itu bisa dilakukan melalui 7 langkah secara terpadu, di antaranya yaitu :

1.Melakukan perbaikan fungsi intermediasi perbankan dan lembaga non perbankan, terutama bagi rakyat kecil
          Implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui penurunan tingkat suku bunga komersial. Suku bunga yang dapat memancing gairah sektor riil maksimal 4% dari suku bunga deposito atau sekitar 14%.
         Pemerintah juga dapat mendesain kredit program dengan suku bunga lebih murah dan persyaratan pinjaman lunak bagi usaha ekonomi rakyat kecil, terutama bagi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta UKM lainnya. Banyak pihak masih menganggap bahwa resiko usaha pada sektor riil di Indonesia masih tinggi.

2.Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pembangunan
          Untuk merevitalisasikan sektor riil adalah dengan melakukan perbaikan dan mengembangkan infrastruktur pembangunan. Pembangunan ini harus mengedepankan prinsip keseimbangan regional sehingga mampu mempersempit disparitas antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, atau antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur merupakan investasi atau cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan pembangunan.

3.Perbaikan kondisi ketenagakerjaan
         Revitalisasi sektor rill tidak terlepas dari mantapnya kebijakan pemerintah dalam perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Pemerintah, pengusaha, dan buruh harus mampu menciptakan harmonisasi hubungan antara pekerja dan perusahaan (industri), sehingga bersifat saling menguntungkan dan saling memperkuat.

4.Perbaikan iklim investasi dan usaha ekonomi
          Keberhasilan kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha ekonomi dapat tercapai, apabila ada peningkatan konsistensi kebijakan, jaminan dan kepastian hukum. Iklim investasi dan usaha ekonomi juga akan bergairah bila ada penyempurnaan dalam sistem perpajakan, retribusi dan sejenisnya yang selama ini membebani pengusaha.

5.Memfokuskan pembangunan pada industri-industri yang berbasis sumber daya alam melalui penerapan iptek dan manajemen profesional
          Pemerintah harus memfokuskan pembangunan pada industri-industri yang berbasis sumber daya alam dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan manajemen profesional. Dalam hal ini, pemerintah harus memacu pertumbuhan sektor penghela (prime mover), yakni sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.

6.Peningkatan kualitas SDM dan iptek
          Pengalaman empiris selama ini membuktikan bahwa kemandirian dan kesejahteraan suatu bangsa amat ditentukan oleh penguasaan iptek bangsa yang bersangkutan. Strategi peningkatan kualitas SDM dan penguasaan iptek dapat dilakukan dengan perbaikan sistem pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, juga sinergi lembaga pendidikan-ristek pemerintah dan swasta.

7.Penegakan hukum dan supremasi hukum
          Untuk merevitalisasi sektor riil, perlu penegakan hukum dan supremasi hukum. Indonesia sejak lama dikenal sebagai risky country untuk berinvestasi, sehingga ada kecenderungan bagi investor untuk tidak menanamkan investasinya di Indonesia. Jika investor tetap berminat melakukan investasi, biasanya diikuti tuntutan tingkat pembagian laba tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia, dimana PMA di sana tidak memasukkan klausul pembagian laba tinggi dalam syarat investasi.

          Dengan ketujuh langkah di atas, diharapkan Indonesia mampu mandiri untuk mengembangkan sektor riil. Kemandirian inilah yang akan menimbulkan harga diri bangsa dan harapan kita bersama bahwa krisis itu benar-benar tidak akan berpengaruh pada bangsa kita.



Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-9

MENGUNGKAP KRISIS EKONOMI GLOBAL

          Sudah banyak teori dan argumentasi yang diungkapkan para pakar ekonomi untuk menerangkan mengapa Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara super power dunia, kini terperosok dalam krisis ekonomi. Namun, kalau kita mau jujur, akar permasalahannya hanya satu kata, yaitu greed atau serakah.

           Banyak yang beranggapan demikian. Salah satunya, dalam sebuah edisi penerbitan yang membahas tuntas krisis keuangan global, majalah Time menuding krisis tersebut sebagai the price of greed atau buah dari keserakahan.

           Keserakahan itu pula yang membuat para pelaku pasar menganggap sepi hamburan milyaran dollar AS milik rakyat dan para pembayar pajak seluruh dunia ke pasar uang AS hanya untuk mengamankan investasinya.

           Sifat serakah menyebabkan korporasi AS nekad berspekulasi demi mengeruk laba. Lihat apa yang dilakukan perusahaan asuransi American International Groups Inc (AIG). Inti bisnis perusahaan ini adalah asuransi resiko biasa. AIG bingung ketika terlalu berani berspekulasi dalam bisnis penalangan resiko akibat transaksi derivatif.

           Nafsu untuk memburu laba pula yang menyebabkan raksasa ekonomi dunia seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch menutup mata saat mengucurkan kreditnya pada nasabah properti yang sebenarnya tak layak mendapatkan kredit. Saat nasabah gagal membayar, mereka pun kebingungan hingga otoritas keuangan turun tangan.

           Kejatuhan AS pada dasarnya bukan peristiwa yang datang secara tiba-tiba. Ini merupakan akumulasi yang timbul dari tahun-tahun sebelumnya, terutama akibat ketidakcakapan pemerintahan Bush dalam mengelola perekonomian dan politik luar negerinya.

           Menumpuknya hutang AS merupakan akibat dari program pengurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Bush sejak 2001 sebesar US $ 1,35 triliun. Kebijakan ini merupakan ambisi Bush untuk mendorong aktivitas perekonomian negaranya. Teorinya, dengan pajak yang rendah, korporasi akan meningkatkan konsumsi. Harapan ini ibarat “menggantang asap”, karena faktanya pertumbuhan ekonomi AS hnaya sebesar 2,5 % per tahun. Ini merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yang pernah dialami Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat cenderung suka ikut campur urusan dalam negeri negara lain, menyumbang hutang yang tidak kecil jumlahnya.

           Amerika Serikat pada dasarnya lupa bahwa dunia kini sedang berubah. Keserakahan membuat mereka kurang berhati-hati, sehingga superioritas mereka dalam segala bidang mulai hilang. Hal ini digambarkan sangat jelas oleh kolumnis Fareed Zakaria yang dimuat di majalah Newsweek.



Sabtu, 14 Mei 2011

Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-8

Globalisasi Ekonomi

          Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian. Kegiatan-kegiatan perekonomian tidak lagi mengenal batas-batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional tetapi bahkan transnasional. Dan transnasionalisasi kegiatan-kegiatan perekonomian ini bukan lagi hanya terbatas pada aspek perdagangan dan keuangan, tetapi meluas ke aspek produksi dan pemasaran, bahkan aspk sumber daya manusia. Konsekuaensi dari semua ini, perekonomian antarnegara semakin berkaitan erat. Peristiwa ekonomi di sebuah negara dengan cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain.

          Globalisasi ekonomi menggiring perusahaan-perusahaan raksasa yang semula multinasional menjadi transnasional. Mereka beroperasi menembus batas-batas negara, bahkan memudarkannya. Ini menyebabkan meningkatnya peredaran uang dan modal secara global, pesatnya ahli-teknologi, cepatnya distribusi hasil-hasil produksi (khususnya produk-produk industrial), munculnya aliansi stategis antar perusahaan sejenis, serta bermunculannya produk-produk berstandar global (dalam arti bisa diproduksi dan dipasarkan dimana saja). Semua ini mengakibatkan bisnis dan perdagangan (pada khususnya) serta perekonomian (pada umumnya) menjadi kian kompetitif.

          Dalam situasi seperti sekarang, keunggulan bisnis dan perekonomian bukan lagi berdasarkan pada strategi keunggulan komparatif (competitive advantage). Perusahaan-perusahaan transnasional melebarkan sayap ke berbagai negara bukan lagi untuk mengejar “economies of scale” (mengejar keuntungan sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan skala usaha), tetapi memburu “economies of scope” (merebut pangsa pasar seluas-luasnya berdasarkan pertimbangan cakupan area).

          Globalisasi mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Interdependensi (kesalingtergantungan) perekonomian antarnegara semakin erat. Keeratan interdependensi ini bukan saja berlangsung antarnegara maju, tetapi juga antara negara berkembang dan negara maju. Interdependensi yangf disulut oleh globalisasi ini jelas akan mempengaruhi Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka dan melaksanakan pembangunan dengan mengandalkan ekspor, maka Indonesia suka atau terpaksa pasti akan terkena dampak dari perubahan-perubahan ekonomi dunia yang sangat cepat dan mendasar ini. Kita bukan saja harus pandai bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, tetapi di lain pihak harus pula dapat mengembangkan daya saing yang memadai menghadapi bangsa-bangsa tersebut. Jadi, globalisasi bukan hanya mengharuskan adanya kerjasama internasional, tetapi juga menuntut kemampuan bersaing setiap bangsa agar tercipta kemitraan yang setara.

          Globalisasi arus barang-uang-orang menyebabkan negara-negara di dunia semakin terjalin dan saling tergantung atau membutuhkan. Pada saat yang sama, supaya tidak tertelan oleh arus globalisasi, tiap-tiap negara perlu memiliki keunggulan kompetitif. Kita pun harus demikian. Sekarang saja sudah terasa beberapa investor asing mulai berpaling ke negara-negara lain yang menawarkan intensif lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Indonesia. Misalnya Cina, menawarkan berbagai kemudahan bagi investasi asing dan pasar domestik negeri itu yang demikian besar. Juga Malaysia dan Thailand yang semakin menarik investor asing, karena di sana segala urusan bisa diselesaikan dengan relatif lebih lancar dan cepat, tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy). Keunggulan kompetitif yang dimiliki negara-negara lain sudah pasti perlu kita imbangi.

          Ironisnya, sementara arus globalisasi kian gencar, negara-negara di berbagai belahan bumi justru mengelompok secara eksklusif berbagai prevensi di antara sesama mereka, sehingga menimbulkan rintangan (barrier) bagi negara-negara lain untuk berniaga dengan mereka. Proteksi dan perang dagang agaknya akan mewarnai “sisi luar” perjalanan pembangunan kita di masa mendatang dalam pembangunan jangka panjang ini, Indonesia bukan saja harus bekerja lebih keras, tetapi juga harus lebih berani dan lebih tegas dalam memilih mitra niaga di dunia internasional. Meskipun untuk keperluan membangun negeri sendiri, sebagai negara kita tidak lagi bisa bergerak sendirian. Dalam percaturan ekonomi internasional di masa-masa mendatang, agaknya tiap-tiap negara tidak cukup hanya memiliki kemandirian nasional, tetapi juga identitas regional.

          Tantangan pembangunan ekonomi yang kita hadapi sekarang bukan lagi sekedar masalah efisiensi produksi dan peningkatan ekspor non migas, melainkan jauh lebih penting lagi adalah pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi. Dalam konteks manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan yang sentralistis mau tidak mau harus dikurangi sehingga menjadi lebih desentralistis. Berarti demokratisasi ekonomi perlu dikembangkan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang haruslah melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dengan otonomi daerah yang lebih berarti. Sedangkan dalam konteks politik ekonomi internasional, dituntut ketangguhan ekonomi nasional agar siap menghadapi kompetisi global.



Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-7

KEBIJAKAN MONETER

          Pada dasarnya, sasaran kebijakan moneter sama dengan sasaran pengelolaan ekonomi makro karena kebijakan moneter merupakan alat untuk mengelola ekonomi makro. Sasaran kebijakan moneter adalah meningkatnya GDP supaya mencapai tingkat potensialnya, terkendalinya laju inflasi, dan rendahnya pengangguran. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama, apa itu kebijakan moneter.

Apa Itu Kebijakan Moneter ?
          Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan ekonomi makro (output, harga dan pengangguran) dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar.

          Sebelum melihat hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan tingkat output, kita bahas dahulu bagaimana pemerintah dalam hal ini bank sentral, bisa menambah jumlah uang beredar (ekspansi) dan menurunkan jumlah uang yang beredar (kontraksi atau pengetatan).

          Pada kesempatan ini, kita juga akan membahas piranti apa saja yang digunakan bank sentral untuk menaikkan dan menurunkan jumlah uang yang beredar tersebut.

Piranti Bank Sentral
          Pada dasarnya, ada beberapa cara yang bisa digunakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, di antaranya yaitu : operasi pasar terbuka, penetapan cadangan, pengaturan diskonto, dan persuasi moral.
1. Operasi pasar terbuka
          Bank sentral dapat membeli dari atau menjual kepada pasar atau masyarakat berupa surat berharga, antara lain SUN (Surat Utang Negara) dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Pembelian surat berharga dari masyarakat menyebabkan jumlah uang yang beredar meningkat (ekspansi). Sebaliknya, penjualan surat berharga menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar (kontraksi/pengetatan).

2. Penetapan cadangan
          Bank sentral juga dapat menetapkan cadangan yang harus dimiliki bank komersial untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bank komersial memiliki dua cadangan, yaitu cadangan tunai dan giro wajib minimum. Cadangan tunai merupakan uang tunai yang disimpan oleh bank. Uang ini digunakan untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah, antara lain : untuk membayar penarikan tabungan, rekening koran, atau deposito berjangka yang jatuh tempo. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan cadangan kedua, yang berupa rekening bank komersial di bank sentral. GWM 5% berarti bank komersial wajib menyimpan dana di dalam rekening bank sentral minimal 5% dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank tersebut.

          Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cadangan mempengaruhi jumlah uang? Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak ketiga (seperti deposito) yang dapat disalurkan sebagai pinjaman dan investasi. Dengan demikian, efek penggandaan pun menjadi kecil.

3. Pengaturan diskonto
          Tingkat diskonto merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. Misalnya, tingkat diskonto 5% untuk SBI 1 bulan berarti, SBI dengan nilai nominal tertentu, misalnya Rp 2 milyar, dijual dengan harga Rp 1,9 milyar (dipotong atau didiskon 5%). Pada saat penjualan, bank sentral menerima Rp 1,9 milyar sedangkan pada saat jatuh tempo, yaitu satu bulan kemudian, bank sentral menebus SBI tersebut senilai Rp 2 milyar.

          Tingkat diskonto menjadi isyarat apakah bank sentral ingin melakukan ekspansi uang atau mengetatkan uang beredar. Dengan naiknya tingkat diskonto, jumlah uang beredar menurun. Sebaliknya, jika tingkat diskonto menurun, maka jumlah uang beredar akan meningkat.

4. Persuasi moral
          Cara lain adalah dengan melakukan pendekatan moral dengan meminta para banker untuk mengikuti keinginan bank sentral. Bank sentral meminta kerjasama para banker untuk mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki pengetatan uang, atau melakukan ekspansi untuk melonggarkan jumlah uang yang beredar. Bank sentral perlu meyakinkan bahwa tindakan yang perlu dilakukan oleh banker merupakan tindakan yag tepat untuk keamanan dan keuntungan bank komersial dan secara umum menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.