Nama : Nurlita
NPM : 25210182
Kelas : 1EB18
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono cukup mengalami kenaikan, dibandingkan pada masa-masa pemerintahan sebelumya. Hal ini dikarenakan pada saat negara-negara lain mengalami "musim dingin ekonomi", Indonesia sepertinya bisa mengatasi badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan melemahnya mata uang rupiah menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak bisa menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia. Begitu pula banyaknya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan SBY telah membuat perekonomian Indonesia yang seharusnya telah meningkat, justru menjadi menurun. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus turun tangan untuk membantu masyarakat yang telah tertimpa bencana. Selain itu, meningkatnya tingkat korupsi di Indonesia, juga membuat kondisi perekonomian Indonesia saat ini kurang meningkat.
Masa pemerintahan Indonesia Bersatu dibagi menjadi 2 periode, yaitu :
1. Pada masa pemerintahan SBY- JK (periode 2004-2009)
Mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres, periode 2004 - 2009) langsung oleh rakyat, yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI dan Jusuf Kala sebagai wakil Presiden RI. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah 2 tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi migas ditarik oleh pemerintah mulai dari bensin, solar, kemudian minyak tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia.
Secara politis, kondisi Indonesia memasuki periode Orde Reformasi semakin membaik. Demokrasi bisa berjalan baik, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dengan bebas tanpa tekanan dari siapapun serta dijamin keamanannya di masa ini. Partai politik tumbuh subur, tercatat sebanyak 42 partai politik peserta pemilu tahun 2004, yang kemudian bertambah lagi dari tahun ke tahun. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan pendapatnya baik melalui media massa maupun aksi – aksi demonstrasi dengan dibingkai aturan hukum yang berlaku. Semua itu tidak didapat di rezim Orde Baru.
Kelebihan pemerintahan Yudhoyono sepanjang 5 tahun berkuasa adalah kemampuannya membalikkan kondisi dari penurunan apresiasi publik menjadi peningkatan yang terjadi secara drastis hanya satu tahun terakhir masa kekuasaannya. Bidang perekonomian memang menjadi batu ujian bagi kinerja pemerintahan. Data makro, seperti pertumbuhan ekonomi, apabila di periode 3 bulan terakhir pada tahun 2004 sempat tercatat 6,4 persen, pada bulan-bulan berikutnya melorot ke angka 4,6%. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun pertama pemerintahan tercatat 36,1 juta jiwa atau 16,6 %, sempat meningkat menjadi 17,8 % pada tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2009 hanya mampu mencapai poin 4,2 %.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (Maret 2009) mencatat, angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 9,26 juta jiwa atau 8,14 %dari total penduduk usia kerja. Pemberantasan korupsi adalah agenda yang mendapat sorotan paling tinggi. Semangat memberantas korupsi di awal pemerintahan langsung diartikulasikan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Disusul kemudian dengan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, 2 Mei 2005.
2. Pada masa pemerintahan SBY- Budiono (periode 2010-2014)
Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik. Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global, Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional. Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009. Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB. Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata dunia.
Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010 menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33%. Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3%.
Untuk menatap 2011 dengan optimismis, setidaknya ada dua perkerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
• Perbaikan Infrastruktur
Perbaikan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur Indonesia adalah dengan menggunakan skema PPP (Public Private Partnership) dalam pembiayaan infrastruktur. Mekanisme PPP atau di Indonesia disebut KPS (kerjasama pemerintah swasta) adalah mekanisme kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan proyek infrastruktur.
• Kualitas pertumbuhan ekonomi
Menjadi suatu pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya caranya adalah dengan memperkuat kembali industri nasional, terutama di sektor manufaktur dan agroindustri. Reindustrialisasi ini bisa dilakukan dengan menyokong pertumbuhan industri nasional melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan pemberian bantuan modal bagi industri yang membutuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar